Oleh: Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Pernikahan sering kali digambarkan sebagai momen paling membahagiakan dalam hidup manusia. Ini adalah hari di mana dua orang mengikat janji untuk merangkai masa depan bersama. Akan tetapi realita kehidupan terkadang menyuguhkan cerita yang tidak terduga. Bagaimana jika di saat bahagia itu tiba, sosok ayah yang seharusnya duduk di meja akad justru tidak ada, menghilang, atau menolak keras hadir memberikan restunya?

Bagi seorang perempuan, situasi semacam ini ibarat mimpi buruk yang memancing kebingungan. Padahal, niat untuk menikah dan membangun keluarga adalah sesuatu yang sangat dimuliakan oleh agama. Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 32 dengan sangat indah berpesan agar kita menikahkan orang-orang yang sendirian di antara kita, dengan sebuah jaminan tegaskan bahwa Allah akan memampukan mereka yang miskin dengan karunianya. Pesan yang mulia ini secara langsung ditujukan kepada para wali sebagai pelindung perempuan. Lalu, jika sang pelindung tidak ada, apakah perempuan tersebut harus pasrah dan mengubur mimpinya? Jawabannya tentu tidak. Hukum Islam dan sistem hukum positif di negara kita memiliki solusi yang sangat manusiawi melalui kehadiran wali hakim.

Sebelum melangkah lebih jauh membahas solusi tersebut, kita harus sepakat pada satu pemahaman dasar. Dalam hukum Islam di Indonesia yang berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, wali nikah itu ibarat fondasi utama sebuah bangunan. Ia adalah rukun yang sifatnya wajib. Jika fondasi ini tidak ada, maka bangunan pernikahan tidak akan pernah bisa berdiri. Pernikahannya dianggap tidak sah secara agama maupun di mata negara.

Secara kodrat, wali nasab atau keluarga laki-laki dari pihak ayah kandung adalah pihak yang paling berhak menikahkan. Urutannya sangat jelas tertuang dalam Pasal 20 KHI, dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, hingga paman. Akan tetapi aturan ini diciptakan untuk manusia yang hidup di dunia nyata, di mana keadaan tidak selalu berjalan ideal. Hukum yang baik tidak boleh kaku hingga mengorbankan masa depan seorang perempuan. Di titik inilah negara mengambil alih tanggung jawab demi menjamin kepastian masa depan warganya.

Sayangnya, ada kekeliruan besar yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Saat seorang ayah menolak menikahkan, pihak keluarga kadang mengambil jalan pintas dengan menunjuk ustaz atau tokoh agama setempat secara acak untuk bertindak sebagai wali. Tindakan ini keliru besar dan berpotensi membuat pernikahan tersebut jatuh menjadi nikah siri yang tidak tercatat secara sah.

Wali hakim bukanlah sembarang orang yang sekadar pandai ilmu agama. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, wali hakim adalah pejabat resmi yang ditunjuk oleh negara. Di lapangan, wewenang ini dijalankan secara penuh oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Konsep ini sejalan dengan apa yang pernah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa pemerintah adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.

Tentu saja, Kepala KUA tidak bisa semena-mena merebut hak perwalian dari ayah kandung. Ada rambu-rambu yang sangat ketat dalam Pasal 23 KHI yang mengatur kapan negara boleh turun tangan. Situasi pertama adalah ketika sang perempuan benar-benar hidup sebatang kara dari sisi garis keturunan ayah. Tidak ada lagi ayah, kakek, saudara laki-laki, maupun paman yang tersisa. Karena nasab sudah terputus, negara otomatis memeluk tanggung jawab perwalian tersebut.

Kondisi kedua adalah gaib. Hal ini terjadi jika seorang ayah pergi entah ke mana dan tidak pernah memberi kabar. Sang anak tidak tahu pasti apakah ayahnya masih hidup atau sudah berpulang. Hukum Islam sangat rasional dan tidak akan membiarkan masa depan seorang perempuan digantung tanpa kejelasan batas waktu.

Situasi ketiga terjadi ketika ayah kandung diketahui keberadaannya, tetapi mustahil untuk dijemput dan dihadirkan. Coba bayangkan seorang ayah yang tengah menjalani hukuman pidana di penjara super ketat, sedang terbaring koma di rumah sakit, atau terjebak di wilayah konflik. Hambatan fisik dan logistik yang luar biasa ini membuat perwalian secara otomatis beralih kepada negara.

Selanjutnya kondisi keempat terjadi ketika orangtua dan keluarga perempuan beragama non-muslim, sedangkan anak perempuannya memeluk agama Islam. Maka wajib pula hukumnya memakai wali hakim dalam pernikahannya.

Lalu, kita sampai pada kondisi ke-lima, sebuah situasi yang paling sering menguras air mata, yaitu wali adhal. Adhal terjadi saat ayah kandung sebenarnya ada, sehat, dan bisa hadir, tetapi ia bersikeras menolak menikahkan putrinya. Alasan penolakan di masyarakat kita sangat beragam. Kadang karena perdebatan uang jujuran yang tidak kunjung sepakat, perbedaan status sosial, masalah suku, atau hal-hal yang murni karena gengsi pribadi.

Padahal, Allah SWT dengan sangat tegas melarang para wali bertindak otoriter dengan menghalang-halangi pernikahan anak perempuannya. Larangan ini terekam jelas abadi dalam Surah Al-Baqarah ayat 232. Ayat tersebut mengingatkan agar wali tidak menghalangi perempuan menikah dengan calon suaminya, apabila mereka telah sepakat merajut hidup bersama dengan cara yang baik dan sesuai syariat.

Dalam menghadapi ayah yang adhal, Kepala KUA tidak diizinkan bertindak gegabah langsung menggelar akad. Sang perempuan harus berani mengambil langkah maju ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan penetapan wali adhal. Hakim di ruang sidang akan memanggil sang ayah, lalu mendengarkan alasannya dari hati ke hati. Jika penolakan sang ayah terbukti bertentangan dengan ajaran agama dan merugikan hak anak, hakim akan menjatuhkan putusan adhal. Surat putusan pengadilan inilah yang akan menjadi jalan pembuka bagi Kepala KUA untuk maju memimpin akad sebagai wali hakim.

Memahami seluruh alur ini menjadi sangat penting agar pasangan tidak salah melangkah. Terkadang, karena merasa proses pengadilan itu berbelit atau merasa malu dengan gunjingan tetangga, pasangan memilih jalan pintas nikah siri tanpa kejelasan wali. Keputusan ini sama halnya dengan menanam bom waktu bagi pihak perempuan.

Pernikahan yang cacat hukum membuat seorang istri tidak akan memiliki buku nikah. Kelak, ia tidak bisa menuntut hak nafkah atau perlindungan atas harta bersama jika terjadi hal buruk dalam rumah tangganya. Anak yang lahir pun akan menanggung beban administrasi yang berat. Anak tersebut hanya memiliki ikatan perdata dengan sang ibu, kesulitan mengurus akta kelahiran yang sah, dan yang paling menyedihkan adalah hilangnya hak waris dari pihak ayah.

Pada akhirnya, keberadaan aturan wali hakim ini bukanlah bentuk campur tangan negara pada ranah privasi keluarga yang berlebihan. Ini adalah wujud nyata perlindungan hukum bagi kaum perempuan. Ketika keluarga yang seharusnya menjadi tempat bersandar justru rapuh atau menghalangi niat baik tanpa dasar yang jelas, negara wajib hadir memberikan kepastian. Bagi siapa saja yang sedang berjuang mencari jalan halal namun terbentur restu wali, jangan mengambil jalan pintas yang merugikan masa depan. Datanglah ke KUA atau Pengadilan Agama setempat. Semua prosedur ini diciptakan agar rumah tangga yang dibangun kelak berdiri tegak, terhormat, dan sah sepenuhnya di bawah naungan agama serta negara.