Oleh: Agung Wicaksono, S.H., M.H. (Advokat)

Dunia hari ini seolah sedang berdiri di persimpangan jalan yang sangat menentukan. Di satu sisi, kita memiliki tatanan hukum internasional yang dibangun dengan susah payah pasca kengerian Perang Dunia II untuk memastikan bahwa kekuatan militer tidak lagi menjadi penentu utama kebenaran. Di sisi lain, kita menyaksikan realitas geopolitik di mana rudal dan serangan udara ke wilayah kedaulatan Iran menjadi tontonan yang seolah dinormalisasi. Pertanyaan yang menyeruak bukan lagi sekadar mengenai siapa yang menang dalam medan perang ini, melainkan apakah hukum internasional masih memiliki nyawa ? ataukah ia kini hanya menjadi teks usang yang dipajang di gedung PBB sementara kehancuran terjadi di lapangan ?.

Kesakralan Kedaulatan dan Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB

Untuk memahami apakah serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran merupakan pelanggaran hukum, kita harus berangkat dari prinsip paling mendasar dalam hubungan antarnegara yaitu kedaulatan. Secara akademis, batu pijakan utama dalam isu ini adalah Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB. Aturan ini bukanlah sekadar anjuran, melainkan norma hukum yang bersifat memaksa atau jus cogens. Isinya sangat tegas menyatakan bahwa semua anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara mana pun.

Dalam konteks serangan ke Iran, tindakan militer yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari negara yang bersangkutan secara otomatis dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah. Secara hukum internasional, tidak ada ruang bagi negara mana pun untuk melancarkan serangan udara atau operasi militer di dalam batas negara lain tanpa mandat yang jelas dari Dewan Keamanan PBB. Tanpa mandat tersebut, serangan militer bukan lagi sekadar tindakan pertahanan, melainkan tindakan agresi yang mencederai prinsip dasar kesetaraan kedaulatan bangsa-bangsa.

Celah Justifikasi Antara Bela Diri dan Klaim Antisipatif

Tentu saja, pihak yang melancarkan serangan sering kali berlindung di bawah payung Pasal 51 Piagam PBB yang mengatur tentang hak untuk membela diri (self-defense). Namun, di sinilah letak perdebatan hukum yang sangat tajam. Pasal 51 memberikan hak bagi suatu negara untuk menggunakan kekuatan militer hanya jika terjadi serangan bersenjata (armed attack) terlebih dahulu. Masalahnya, dalam banyak kasus serangan ke Iran, justifikasi yang digunakan sering kali bersifat preventif atau antisipatif.

Narasi yang dibangun adalah serangan tersebut dilakukan untuk menghancurkan kapasitas nuklir atau militer Iran sebelum mereka sempat melancarkan serangan. Dalam studi hukum internasional, ini dikenal sebagai doktrin pre-emptive self-defense. Namun, mayoritas pakar hukum internasional berpendapat bahwa pembelaan diri hanya sah jika ancaman tersebut sangat nyata, sangat mendesak, dan tidak ada cara lain untuk menghindarinya. Jika serangan dilakukan hanya berdasarkan asumsi atau intelijen mengenai kemungkinan ancaman di masa depan, maka tindakan tersebut secara yuridis sulit untuk dibenarkan. Membiarkan klaim bela diri antisipatif ini diterima secara luas sama saja dengan memberikan cek kosong bagi negara kuat untuk menyerang siapa pun yang mereka anggap sebagai ancaman potensial di masa depan.

Prinsip Distingsi dan Tragedi Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter

Jika kita melangkah lebih jauh ke dalam ranah Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang, setiap tindakan militer harus tunduk pada prinsip distingsi, proporsionalitas, dan kebutuhan militer. Prinsip distingsi mewajibkan pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara sasaran militer dan warga sipil serta objek sipil. Serangan militer yang mengenai fasilitas energi, infrastruktur sipil, atau wilayah padat penduduk di Iran membawa konsekuensi hukum yang sangat berat.

Secara manusiawi, kita tidak bisa hanya melihat angka-angka kerusakan di atas kertas. Di balik setiap ledakan, ada nyawa manusia, keluarga yang tercerai-berai, dan trauma yang membekas selama generasi ke generasi. Secara hukum, serangan yang menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan dikategorikan sebagai serangan yang tidak proporsional. Jika serangan militer dilakukan dengan pengetahuan bahwa kerusakan sipil akan sangat masif, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang menurut Statuta Roma. Penegakan hukum internasional seharusnya tidak mengenal standar ganda yaitu sebuah nyawa di Teheran sama berharganya dengan nyawa di Washington atau Tel Aviv.

Erosi Institusi dan Krisis Legitimasi Internasional

Persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar ledakan di lapangan adalah efek domino yang diciptakan terhadap tatanan hukum global. Ketika negara-negara besar secara terbuka mengabaikan yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) atau mem-bypass peran Dewan Keamanan PBB, mereka sebenarnya sedang meruntuhkan fondasi keamanan kolektif yang kita miliki. Jika tindakan sepihak atau unilateralisme ini terus dibiarkan tanpa adanya sanksi atau tekanan hukum yang berarti, maka hukum internasional akan kehilangan legitimasinya di mata dunia.

Secara akademis, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari rule of law menuju rule of power. Dunia seolah kembali ke era hukum rimba di mana yang kuat menentukan apa yang benar. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tren ini sangat mengkhawatirkan karena hukum internasional adalah satu-satunya pelindung bagi negara yang tidak memiliki kekuatan militer raksasa. Jika preseden serangan tanpa mandat ini dinormalisasi, maka tidak ada satu pun kedaulatan negara di dunia ini yang benar-benar aman dari campur tangan asing.

Hukum sebagai Instrumen Perdamaian, Bukan Politik Kekuasaan

Kita perlu menyadari bahwa hukum internasional diciptakan bukan untuk mengekang kepentingan nasional suatu negara, melainkan untuk memastikan bahwa pengejaran kepentingan tersebut tidak menghancurkan peradaban manusia secara keseluruhan. Penggunaan kekuatan militer harus selalu menjadi upaya terakhir (ultima ratio), setelah semua jalur diplomasi, negosiasi, dan mediasi telah diupayakan secara maksimal. Dalam kasus Iran, sering kali jalur-jalur hukum dan diplomatik ini seolah sengaja dipersingkat demi mencapai tujuan politik jangka pendek melalui kekuatan senjata.

Komprehensivitas hukum menuntut kita untuk bersikap adil. Jika kita menuntut Iran untuk patuh pada komitmen internasionalnya, maka kita juga harus menuntut negara-negara lain untuk patuh pada larangan penggunaan kekerasan. Keadilan tidak bisa tegak jika ia hanya tajam ke satu sisi. Standar ganda dalam penegakan hukum internasional justru akan menjadi bahan bakar bagi radikalisme dan ketidakpercayaan global yang lebih luas.

Menggugat Nurani Dunia

Sebagai penutup dari perenungan ini, kita harus kembali bertanya kepada nurani kita sebagai manusia. Apakah kita ingin hidup dalam dunia yang diatur oleh kesepakatan hukum yang beradab, atau dunia yang ditentukan oleh siapa yang memiliki hulu ledak paling banyak? Serangan militer ke wilayah kedaulatan Iran, jika diuji secara ketat dengan parameter Piagam PBB dan Hukum Humaniter Internasional, menunjukkan indikasi pelanggaran yang sangat kuat.

Pelanggaran kedaulatan ini bukan hanya masalah antara Iran dengan penyerangnya, melainkan masalah bagi seluruh umat manusia. Setiap kali sebuah aturan internasional dilanggar tanpa konsekuensi, satu bata dari tembok perdamaian dunia telah dicabut. Jika kita terus membiarkan tembok ini runtuh, maka kita semua hanya tinggal menunggu waktu sampai ketidakpastian itu mengetuk pintu rumah kita sendiri.

Mengembalikan marwah hukum internasional bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan peradaban. Dunia membutuhkan suara-suara yang berani untuk mengatakan bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh ledakan rudal, melainkan oleh kepatuhan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang telah kita sepakati bersama. Tanpa konsistensi dalam menegakkan hukum, perdamaian yang kita rasakan hari ini hanyalah jeda singkat menuju kekacauan yang lebih besar di masa depan.