Penelitian ini membedah fenomena go private atau voluntary delisting, yaitu aksi korporasi di mana perusahaan terbuka mengubah statusnya menjadi perusahaan tertutup. Fokus utamanya terletak pada titik krusial: penentuan harga pembelian kembali saham (tender offer) yang sering kali menjadi sumber sengketa antara pemegang saham pengendali dan Pemegang Saham Publik (PSP).

Aspek Hukum Penentuan Harga:

Berdasarkan UU Pasar Modal dan POJK No. 54/2015 serta POJK No. 9/2018, penetapan harga wajib menggunakan jasa Penilai Independen. Parameter yang digunakan meliputi:

• Harga rata-rata tertinggi dalam jangka waktu tertentu (misal: 90 hari perdagangan terakhir).

• Nilai wajar (fair value) yang memperhitungkan fundamental, prospek usaha, dan nilai buku.

• Tujuannya adalah mencegah harga rendah yang merugikan minoritas akibat manipulasi atau kondisi pasar yang sedang undervalued.

Implikasi dan Celah Hukum:

Penelitian ini mengidentifikasi adanya risiko coercive tender offer. Secara hukum, PSP memang memiliki hak suara, namun dalam praktiknya, mereka berada dalam posisi "terpaksa". Jika mereka menolak menjual, mereka akan memegang saham perusahaan tertutup yang tidak likuid. Selain itu, ketergantungan penilai pada harga historis pasar sering kali gagal menangkap nilai intrinsik perusahaan yang sesungguhnya.

Perlindungan Hukum PSP: